www.daytekno.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dipimpin oleh seorang manajer profesional saja. Cara ini dinilai akan jauh lebih efektif dan efisien bagi tercapainya kemajuan dan penyelesaian sejumlah persoalan yang ada di daerah.
“Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja ‘kan manajer yang baik, gaji setiap bulan Rp 500 juta. Bila tidak perform, satu tahun ganti, pecat. Selesai ‘kan kalau begitu,” ujar Marwata saat menyampaikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Sementara dengan sistem yang berlaku saat ini, lanjut dia, masyarakat harus menunggu selama lima tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya, meski kinerja kepala daerah bersangkutan buruk. “Sialnya nanti dia (bisa) kepilih (lagi). Akibatnya 10 tahun duit habis, masyarakat nggak tambah sejahtera,” tandas Marwata, akuntan yang pernah menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu.
Oleh karena itu, terutama untuk daerah-daerah yang belum siap untuk menyelenggarakan pilkada berkualitas, ia menyarakan agar kepala daerahnya ditunjuk langsung atau bahkan dipimpin oleh manajer yang baik atau profesional. Apalagi, ia menambahkan, peta persoalan di masing-masing daerah semuanya sudah tersedia.
Marwata memberi contoh, peta persoalan daerah di wilayah timur Indonesia biasanya terkait dengan masalah stunting atau gizi buruk, serta tingkat kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang rendah. Sehingga, dengan semua peta persoalan itu, yang perlu dilakukan tinggal menunjuk manajer yang baik atau profesional.
“Bisa dibayangkan di Papua sana. Saya ambil contoh saja dan saya yakin banyak di daerah yang lain. Saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang masyarakatnya belum siap untuk pilkada langsung itu, kepala daerahnya ditunjuk langsung,” papar dia.
Pada kesempatan itu Marwata menyatakan bahwa pilkada yang diselenggarakan selama ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. “Ini faktanya. Apalagi, tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden/wakil presiden). Kami selalu mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu, pusat maupun daerah,” pungkas dia.
