Bisnis  

KSPI: UMP Naik 5,6%, Buruh DKI Tetap Miskin

Avatar
KSPI: UMP Naik 5,6%, Buruh DKI Tetap Miskin

www.daytekno.com – JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menolak keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 hanya sebesar 5,6%. KSPI mendesak agar Pejabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 menjadi 10,55% sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI dari unsur serikat buruh.

“Kenaikan 5,6% masih di bawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak mempunyai rasa peduli dan empati pada kaum buruh,” ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (28/11/2022). Dia menambahkan, kenaikan UMP DKI 5,6% tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI.

Sebab, lajut Said, biaya sewa rumah sudah mencapai Rp 900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP) dan pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900 ribu, kemudian makan di warteg tiga kali sehari dengan anggaran sehari Rp 40 ribu menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan. Kemudian, biaya listrik Rp 400 ribu, biaya komunikasi Rp 300 ribu, sehingga total Rp 3,7 juta.

“Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta, dikurangi Rp 3,7 juta hanya sisanya Rp 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6% buruh DKI tetap miskin,” kata Said.

UMP DKI yang naik 5,6%, lajut dia, juga akan mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil. Oleh karena itu, KSPI mendesak agar UMP DKI direvisi menjadi sebesar 10,55% sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan 13%.

Menurut Said, nilai prosentase kenaikan UMP 5,6% jauh di bawah nilai inflasi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5% plus pertumbuhan ekonomi Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 5%. Beberapa daerah yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 yaitu DKI Jakarta sebesar 5,6%, Banten sebesar 6,4%, Yogyakarta sebesar 7,65% dan Jawa Timur 7,85%.

Baca Juga;  Poin-poin Klarifikasi Lesti Kejora setelah Cabut Laporan KDRT, Janji Rizky Billar, Sebut Tak Pisah

“Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan, bukan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year,” kata Said.

Kenaikan Harga

Dia mengatakan, bila menggunakan data September 2021 ke September 2022, hal itu tidak memotret dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal September lalu yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi. KSPI meminta bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke Gubernur sebesar antara 10-13%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penetapan UMP tahun 2023 diputuskan berdasarkan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo. Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, serta mempertimbangkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada 22 November 2022.

“Penetapan upah minimum provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta, serta produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha,” ujar Andri.