Bisnis  

Riau Petroleum dan Pertamina Hulu Rokan Segera Due Dilligence

Avatar
Riau Petroleum dan Pertamina Hulu Rokan Segera Due Dilligence

www.daytekno.com – JAKARTA, ID – PT Riau Petroleum Rokan (RPR) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau telah ditunjuk untuk mengelola participating interest (PI) sebesar 10% di wilayah kerja (WK) migas Blok Rokan. Selanjutnya, RPR memiliki waktu selama 180 hari untuk melakukan due dilligence dengan PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengelola Blok Rokan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Confidentiality Agreement (CA) dilakukan oleh Ferry Andriadi selaku Dirut RPR dan Feri Sri Wibowo selaku Executive Vice President Upstream Business PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Gubernur Riau Syamsuar, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili oleh Inspektur Migas Asep Herman, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau yang diwakili Sekretaris Dinas Ade Yudistira, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut yang diwakili Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut Yanin Kholison dan Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian.

Dalam alur proses penawaran PI sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 37/2016, setelah melakukan uji tuntas dan akses data, RPR akan memiliki waktu selama 180 hari untuk mempelajari dan menyampaikan surat pernyataan untuk meneruskan atau tidak meneruskan minat penawaran PI tersebut.

Sesuai ketentuan Permen 37/2016 bahwa maksimal besaran yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN adalah 10% di suatu Wilayah Kerja yang telah memperoleh persetujuan Plan of Development (POD) yang pertama atau perpanjangan WK.

Keterlibatan daerah melalui kepemilikan PI di suatu WK diharapkan memberikan banyak manfaat. Antara lain memberikan keuntungan bagi hasil kepada BUMD yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu juga memperkuat peran daerah dalam menjaga serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari suatu WK.

Baca Juga;  PPKM akan Dihentikan, Coba Mulai Bisnis dengan Dekorasi Pernikahan

Syamsuar dalam kata sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, Edy Natar Nasution menyampaikan apresiasinya kepada ESDM dan SKK Migas yang telah memberikan kesempatan bagi Riau untuk mengajukan penawaran PI. “Keterlibatan BUMD melalui PI tidak saja semata-mata untuk memberi pendapatan bagi Riau, tapi juga memberi ruang bagi kami untuk terus belajar”, ujar Edy.

Direktur Riau Petroleum Husnul Kausarian, menilai bahwa Blok Rokan akan menjadi primadona sumber pendapatan daerah karena produksinya yang besar. “Kami ditargetkan segera memberi deviden dari blok Rokan untuk kesejahteraan rakyat Riau. Oleh karena itu Kami berharap proses PI dapat berjalan dengan lancar,”ujar Husnul.

Sementara itu, Inspektur Migas Asep Herman mengatakan pihaknya bersyukur PHR telah mendapatkan izin dari BKPM dan ESDM untuk membuka data. Dengan demikian proses PI dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya sesuai regulasi.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus dalam sambutannya yang disampaikan oleh Yanin Kholison mengatakan bahwa participating interes 10% di Blok Rokan salah satu penghasil migas terbesar nasional, memiliki makna penting bagi fase pengelolaan hulu migas untuk kepentingan nasional maupun daerah. Hal ini mengingat negara telah mengatur kebijakan bahwa daerah penghasil migas melalui BUMD diberi hak untuk terlibat dalam pengelolaan di Wilayah Kerja Migas melalui penyertaan sebesar maksimal 10% Interest, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 37/2016.

“Kita harapkan fase due diligence dan akses data dapat berjalan lancar, sehingga seluruh proses pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD Provinsi Riau di Blok Rokan dapat diakselerasi penyelesaiannya,” ujar Yanin.

Feri Sri Wibowo atas nama PHR menyampaikan terima kasih atas respon cepat BUMD dalam memberikan pernyataan minat dan kesanggupan atas penawaran PI di WK Rokan. Ditambahkan Feri, PHR telah membuka akses data yang menyajikan informasi terkait WK Rokan yaitu antara lain potensi cadangan serta kapabilitas produksi WK Rokan, sehingga dapat dipergunakan oleh RPR untuk melakukan kajian. “Dengan telah ditanda tanganinya CA dan dibukanya data WK Rokan, PHR berharap proses uji tuntas akan berlangsung dengan baik dan berlanjut ke proses berikutnya,” ujar Feri.

Baca Juga;  Libur Tahun Baru, PKL di Alun-alun Kota Batu Raup Kenaikan Omzet

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. PI 10% adalah besaran maksimal yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat. Antara lain, memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor.

“Juga menciptakan transparansi atau keterbukaan mengenai lifting, cadangan, cost dan lain-lain,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan dalam acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Pemda yang BUMD atau perusahaan perseroan daerahnya mendapatkan PI 10% bertugas mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah dan membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kontrak kerja sama di daerah.

Untuk memastikan daerah menikmati sepenuhnya PI 10% ini, kepemilikan saham BUMD tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan. BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas di mana 99% milik Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda.

Sesuai dengan Permen Nomor 37 Tahun 2016 tersebut, pembiayaan 10% dilakukan terlebih dulu oleh KKKS, terhadap besaran kewajiban BUMD atau Anak BUMD pengelola PI 10%. Selanjutnya, pengembalian diambil dari bagian BUMD dari hasil produksi tanpa dikenakan bunga. Dengan adanya aturan ini, BUMD sangat berminat mendapatkan PI 10% karena tidak diperlukan modal yang sangat besar. Manfaatnya juga sepenuhnya milik daerah dan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.